Pada tanggal 9 Maret 2021, Bapak Xiao Qian, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, menerbitkan sebuah artikel berjudul Rahasia Tiongkok Ciptakan Keajaiban dalam Mengatasi Kemiskinan di surat kabar Media Indonesia dengan berbagi pengalaman berharga Tiongkok dalam pengentasan kemiskinan, menperkenalkan kontribusi positif Tiongkok untuk pengentasan kemiskinan di seluruh dunia dan menyerukan Tiongkok dan Indonesia untuk memperdalam kerjasama dalam mengatasi kemiskinan dan bersama-sama bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Teks lengkapnya adalah sebagai berikut:
25 Februari lalu, Tiongkok mendeklarasikan bahwa 98,99 juta warga pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan telah berhasil seluruhnya dientaskan dari kemiskinan. Dengan demikian, Tiongkok telah menyelesaikan tugas berat untuk menghapuskan kemiskinan absolut di seluruh negeri. Tiongkok juga telah merealisasikan tujuan pengurangan kemiskinan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB, sepuluh tahun lebih cepat daripada yang ditargetkan.
Pengentasan kemiskinan senantiasa merupakan tantangan signifikan bagi pembangunan dan pemerintahan di seluruh dunia. Pendekatan Tiongkok dalam menangani kemiskinan bisa menjadi referensi bagi negara-negara lainnya.
Pertama-tama adalah kepemimpinan yang kuat. Partai Komunis Tiongkok (PKT) memasukkan program pengurangan kemiskinan ke dalam strategi umum pembangunan nasional, membuat perencanaan menyeluruh, dan mengintensifkan pelaksanaannya. Sekretariat Partai pada tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan kota praja dibentuk untuk menangani kemiskinan, sehingga segenap Partai turut dimobilisasi untuk menyukseskan program ini. Total 255 ribu regu kerja pedesaan, dengan 3 juta lebih kader Partai dan sekretaris pertama Partai, telah dikerahkan ke daerah-daerah pedesaan garis depan pertempuran melawan kemiskinan. Kepemimpinan Partai merupakan jaminan kuat secara politik maupun secara keorganisasian bagi upaya Tiongkok memerangi kemiskinan.
Yang kedua adalah menjadikan rakyat sebagai fokus utama. Tujuan program pengurangan kemiskinan adalah agar hasil pembangunan bisa dinikmati lebih banyak orang. Partai dan pemerintah Tiongkok senantiasa mengedepankan tanggung jawab utama untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan kemakmuran bersama. Karena itu, Partai dan pemerintah Tiongkok meningkatkan anggaran pendanaan bagi program pengurangan kemiskinan, mengembangkan peranan vital pemerintah Tiongkok sebagai pemimpin dan pemandu, sekaligus berupaya meningkatkan partisipasi pendanaan masyarakat. Dalam delapan tahun terakhir, pemerintah Tiongkok dari semua tingkatan telah mengucurkan total hampir 1,6 triliun yuan (sekitar Rp 3.520 triliun) dana anggaran khusus program pengentasan kemiskinan, dan menyalurkan 9,2 triliun yuan (sekitar Rp 20.240 triliun) kredit finansial bagi program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.
Ketiga adalah mobilisasi segenap masyarakat. Melalui mobilisasi ini, Tiongkok membentuk sistem pengentasan kemiskinan yang melibatkan partisipasi segenap masyarakat. Provinsi-provinsi dan kota-kota yang lebih makmur di Tiongkok Timur memberikan dukungan bagi provinsi dan daerah otonom di Tiongkok Barat. Selain itu, instansi Partai dan badan pemerintah di tingkat pusat, partai-partai demokratis, organisasi rakyat, perusahaan negara, dan tentara rakyat juga digerakkan untuk membantu kabupaten-kabupaten kategori miskin menurut standar nasional. Berikutnya adalah partisipasi aktif dari perusahaan swasta, organisasi publik, dan individu warga negara, untuk menjajaki dan membuka berbagai jalur pengentasan kemiskinan, di antaranya melalui sektor industri, teknologi, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan konsumsi.
Keempat adalah menggencarkan pembangunan untuk mencabut akar kemiskinan. Tiongkok mengadopsi strategi pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pembangunan. Dalam hal ini, Tiongkok meningkatkan anggaran untuk sektor pendidikan, serta berupaya menggabungkan program pengentasan kemiskinan dengan penumbuhan motivasi dan intelektualitas di kalangan masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi perubahan dalam skema pemberian bantuan, dari "memberi ikan" menjadi "memberi pancing". Tiongkok membina daerah miskin dan warga miskin untuk mengembangkan kekuatan produksi, meningkatkan kesadaran mereka untuk mengejar kemakmuran, serta memberdayakan kemampuan mereka untuk mengembangkan diri. Semua ini bertujuan agar mereka bisa membebaskan diri sepenuhnya dari kemiskinan, tidak bergantung pada bantuan sosial, dan tidak mewariskan kemiskinan pada generasi berikutnya.
Kelima adalah pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. Pada tahun 2013, Presiden Xi Jinping meluncurkan konsep "pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran". Tiongkok menghabiskan waktu satu tahun lebih untuk meregistrasi setiap desa miskin dan setiap rumah tangga miskin, untuk kemudian membentuk sistem jaringan informasi pengentasan kemiskinan berskala nasional. Kebijakan yang tepat sasaran diimplementasikan dalam hal penerima program, perencanaan proyek, dan penggunaan dana. Setiap rumah tangga miskin dijamin menerima bantuan, setiap desa mendapatkan pejabat khusus untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan, dan target-target program dicapai berdasarkan standar yang telah ditentukan. Pelaksanaan semua kebijakan tepat sasaran ini merupakan jaminan untuk memerangi kemiskinan sampai ke akarnya.
Tiongkok senantiasa adalah perintis dan pendorong aktif bagi upaya pengurangan kemiskinan global. Dalam kurun 40 tahun sejak memasuki era Reformasi dan Keterbukaan, Tiongkok telah mengentaskan 750 juta orang dari kemiskinan. Prestasi ini menjadikan Tiongkok sebagai negara yang berhasil mengentaskan jumlah penduduk miskin terbesar, dan telah mengontribusikan lebih dari 70 persen pengurangan kemiskinan di seluruh dunia. Tiongkok juga telah memberikan bantuan maksimal dalam batas kemampuannya bagi negara-negara berkembang lainnya, termasuk dengan membentuk "Dana Perdamaian dan Pembangunan Tiongkok-PBB" dan "Dana Bantuan bagi Kerja Sama Selatan-Selatan". Selain itu, Tiongkok mendorong sejumlah proyek kerja sama dalam kerangka "Inisiatif Kerja Sama Asia Timur untuk Pengurangan Kemiskinan" dan "Rencana Kerja Sama Tiongkok-Afrika untuk Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat". Antara tahun 2013 dan 2018, Tiongkok telah memberikan bantuan bagi 122 negara dan 20 organisasi multilateral internasional maupun regional, dengan total bantuan sebesar 270,2 miliar yuan (Rp 594,4 triliun). Menurut prediksi Bank Dunia, inisiatif pembangunan bersama "Belt and Road" akan membantu 7,6 juta orang terangkat dari kemiskinan ekstrem dan 32 juta orang dari kemiskinan moderat.
Tiongkok dan Indonesia adalah "teman seperjalanan" dalam jalan panjang pengentasan kemiskinan. Kedua negara saling dukung dan saling bantu, mengembangkan komunikasi dan kerja sama efektif di bidang ini. Sepuluh tahun lalu, Tiongkok berbagi teknologi penanaman padi hibrida dengan Indonesia. Pada tahun 2019, Kedutaan Besar Tiongkok bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, meluncurkan program studi banding bagi kepala desa Indonesia untuk mengunjungi Tiongkok. Dalam program ini, dua delegasi beranggotakan lebih dari 40 kepala desa Indonesia telah diberangkatkan ke Tiongkok untuk mengunjungi proyek-proyek pembangunan pedesaan, serta bertukar pengalaman terkait penanggulangan kemiskinan dengan rekan-rekan di Tiongkok. Pemerintah kedua negara saat ini juga terus memajukan kerja sama antar-pemerintah di bidang pengurangan kemiskinan.
Berlandaskan semangat solidaritas dan saling menolong, Tiongkok akan terus meningkatkan kerja sama bilateral dengan Indonesia di bidang pengurangan kemiskinan, demi mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, dan demi melangkah bersama menuju masa depan sejahtera yang terbebas dari kemiskinan.
