Pada 2 Juni 2020, Bapak Xiao Qian, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia mengadakan konferensi pers virtual dengan 30 lebih wartawan dari 30 media arus utama Indonesia dan Tiongkok.
Bapak Wang Liping, Minister Counselor urusan kerjasama ekonomi dan perdagangan, Bapak Cai Zhifeng, Konselor selaku Konsul Jenderal yang bertanggung jawab untuk urusan perlindungan warga negara. Bapak Qiu Xinli, Konselor urusan hubungan politik bilateral menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai dampaknya wabah terhadap kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral, kondisi pekerja Tiongkok di Indonesia, Isu Laut Tiongkok Selatan, Isu Xinjiang dan Legislasi keamanan nasional Hong Kong.
Catatan tanya jawab sebagai berikut ini:
Q1: Xinhua News Agency bertanya, apa saja dampak wabah COVID-19 terhadap kerjasama ekonomi dan perdagangan Tiongkok-Indonesia?
Wang Liping: Merebaknya wabah COVID-19 pada awal tahun ini telah berimbas pada ekonomi global dan kerjasama internasional, dan juga memunculkan dampak yang tak terhindarkan terhadap kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia. Pertama, pertukaran personil mengalami ketidaklancaran. Pada awal bulan Februari, pemerintah Indonesia mengambil sejumlah tindakan termasuk pemberhentian semua penerbangan di antara Indonesia dan Tiongkok, pemberhentian penerbitan visa bisnis dan visa-on-arrival, dll. Pertukaran personil perusahaan Tiongkok dari dan menuju ke Indonesia terhalang. Kedua, sejak penerapan PSBB, sebagian besar personil perusahaan harus bekerja dari rumah, ini pun mempengaruhi kegiatan produksi dan bisnis. Ketiga, wabah COVID-19 juga berdampak pada kegiatan-kegiatan bisnis seperti logistik barang, pelaksanaan kontrak secara tepat waktu, bongkar muat kargo di pelabuhan, dll. Sampai saat ini tercatat 24 perusahaan (proyek) milik Tiongkok yang setop produksi/konstruksi akibat wabah COVID-19.
Akan tetapi, kami percaya bahwa efek wabah ini bersifat jangka pendek dan sementara. Hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia bersifat saling melengkapi, wabah ini tidak mengubah fundamental ekonomi kedua negara kita, tren kerjasama dan perkembangan yang positif antara kedua negara tetap akan terjaga. Kami sangat yakin bahwa kerjasama ekonomi dan perdagangan Tiongkok Indonesia akan terus menguat dan menuju ke masa depan yang cerah.
Q2: Tempo.com bertanya, berapakah jumlah TKA Tiongkok di Indonesia, bidang kerja apa saja, lokasi kerja di mana saja, sampai seberapa yang mempunyai sertifikat keterampilan profesional?
Wang Liping: Untuk data jumlah TKA Tiongkok di Indonesia, silakan para teman wartawan langsung cari di situs Kementerian ketenagakerjaan RI. TKA Tiongkok di Indonesia bekerja di berbagai bidang termasuk: pertambangan, listrik, manufaktur, taman industri, pertanian, ekonomi digital, asuransi dan keuangan, tempat kerjanya terutama di Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa Barat.
TKA Tiongkok di Indonesia, kecuali sebagian merupakan kalangan manajemen, yang lainnya adalah ahli teknisi dan pekerja terampil. Sebelum datang ke Indonesia, mereka sudah semuanya menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan Kementerian Ketenagakerjaan dan Ditjen Imigrasi, seperti sertifikat pendidikan, sertifikat keterampilan dan kualifikasi lainnya, dan juga sudah mendapatkan persetujuan yang diperlukan. Kalau kita lihat situasi pada saat ini, setiap pekerja Tiongkok di Indonesia setidaknya bisa menciptakan 3 lapangan kerja untuk masyarakat lokal Indonesia. Contohnya, proporsi pekerja Tiongkok terhadap pekerja Indonesia di Taman Industri IMIP adalah 1 banding 10; JD.id adalah 1 banding 70, dan Taman Industri Julong adalah 1 banding 150.
Seorang pekerja terampil Tiongkok pada umumnya dibayar 30 ribu USD per tahun ditambah biaya penerbangan internasional dan akomodasi yang wajib ditanggung oleh perusahaan, sementara itu seorang pekerja lokal Indonesia dibayar 10 persen dari total biaya pekerja Tiongkok. Oleh karena itu, demi mengendalikan biaya, investor Tiongkok tak mempunyai alasan untuk tidak mempekerjakan pekerja lokal.
Bagi beberapa proyek yang diinvestasikan oleh pelaku usaha Tiongkok, memang Indonesia tak mampu menyediakan cukup tenaga teknis dan pekerja terampil, makanya perusahaan Tiongkok harus menggunakan pekerja Tiongkok meskipun biayanya tinggi. Namun, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah merumuskan rencana “lokalisasi”, yakni lebih banyak mempekerjakan pekerja lokal demi menurunkan biaya. Sebagai contoh, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan secara bertahap beralih ke manajemen lokalisasi. HUAWEI sedang melakukan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) pekerja lokal, dan sampai sekarang pekerja Indonesia yang menerima pelatihan tersebut telah melebihi 7000 orang.
Q3: Xinhua News Agency bertanya, betapa parahnya kerugian yang ditimbulkan wabah COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia? Apakah wabah ini akan mengakibatkan resesi ekonomi di Indonesia?
Wang Liping: Wabah COVID-19 telah berdampak bagi perekonomian Indonesia. Pada kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan GDP Indonesia turun menjadi 2,97%, dan pertumbuhan investasi asing pun turun 9,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Industri pariwisata terpukul keras dengan adanya perosotan jumlah wisatawan internasional. World Economic Outlook Report yang dirilis Dana Moneter Internasional（IMF）memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,5% pada tahun ini, sementara tingkat pengangguran akan meningkat ke 7,5% dari 5,3% pada tahun 2019. Sementara itu, harus dilihat juga bahwa pemerintah Indonesia sedang secara aktif mengambil langkah-langkah intervensi, yakni memperbesar anggaran anti-wabah, merumuskan kebijakan pendukung untuk menstabilkan sistem keuangan, dan menerapkan kebijakan pajak yang lebih agresif untuk mengurangi dampak wabah terhadap perekonomian Indonesia.
Indonesia menduduki lokasi geografis yang sangat penting, memiliki populasi terbesar keempat di dunia, dan mempunyai sumber daya mineral, biologi dan pariwisata yang melimpah. Indonesia adalah anggota penting dari G20, dan memiliki populasi, skala ekonomi serta luas wilayah daratan yang mencakup sekitar 40% dari seluruh negara ASEAN. Fundamental ekonomi Indonesia masih relatif baik. Semua yang disebutkan tadi memberikan alasan cukup bagi kita untuk meyakini bahwa di bawah pimpinan pemerintah Indonesia yang kukuh, wabah ini akan cepat diatasi. Terkait dengan dampak wabah, ekonomi Indonesia memiliki kemampuan "penyembuhan diri" yang memadai, kegiatan ekonomi dan sosial serta kehidupan masyarakat Indonesia pasti akan cepat kembali ke normal.
Q4: Metro TV bertanya, bagaimana pemerintah Tiongkok menangani masalah yang melibatkan ABK WNI di kapal ikan "Long Xing 629"?
Cai Zhifeng: Tiongkok sangat mementingkan masalah yang
melibatkan ABK WNI di sebuah kapal perikanan, sedang menjaga komunikasi erat lewat jalur bilateral, dan sudah memberitahukan pihak
Indonesia mengenai perkembangan investigasi. Setahu saya, pemerintah
lokal yang bersangkutan sudah mendirikan tim khusus untuk melakukan
investigasi.
Kami berharap dan percaya bahwa atas investigasi yang komprehensif, berdasarkan fakta, dan melalui negosiasi persahabatan bilateral, masalah terkait ABK WNI akan diselesaikan secepat mungkin sesuai dengan hukum, peraturan serta kontrak komersial yang relevan.
Q5：Pertanyaan dari Kumparan mengenai apakah akan terjadi gelombang kedua virus corona di Tiongkok？
Qiu Xinli: Dengan upaya gigih dan keras, situasi pencegahan dan pengendalian wabah Tiongkok telah mencapai hasil strategi yang siknifikan. Tiongkok akan terus mencegah kasus impor yang berpotensi menyebabkan wabah baru di dalam negeri, mengkonsolidasikan hasil pencegahan dan pengendalian epidemi, secara tegas mengatasi gelombang kedua virus corona.
Q6: Pertanyaan dari Tempo.com mengenai kemajuan penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 di Tiongkok.
Qiu Xinli: Vaksin sangat penting dalam pencegahan dan pengendalian epidemi. Pada awal epidemi COVID-19, Tiongkok telah menempatkan pengembangan vaksin sebagai salah satu tugas terutama, menetapkan lima rute teknis, menghabiskan banyak sumber daya materi dan tenaga kerja, memobilisasi kekuatan yang menguntungkan untuk mempromosikan penelitian dan pengembangan Vaksin. Saat ini, peserta sukarela telah diinokulasi untuk fase kedua uji klinis vaksin vektor adenovirus. Pengembangan empat vaksin tidak aktif telah memasuki tahap uji klinis. Tiongkok akan terus mengikuti hukum dan peraturan terkait untuk mendorong penelitian dan pengembangan vaksin secara ilmiah, standar dan sesuai dengan persyaratan teknis. Sebagaimana yang diumumkan oleh Presiden Xi Jinping dalam Majelis Kesehatan Dunia bahwa Vaksin COVID-19 Tiongkok akan dijadikan barang publik global jika tersedia. Ini akan menjadi kontribusi Tiongkok untuk memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan vaksin di negara-negara berkembang.
Q7: Xinhua News Agency bertanya, bagaimana analisisnya mengenai situasi wabah yang sebenarnya di Indonesia?
Qiu Xinli:Pada saat ini, COVID-19 masih menyebar di seluruh dunia, secara serius mengancam kesehatan dan keselamatan rakyat di berbagai negara termasuk Tiongkok dan Indonesia, serta mendatangkan dampak besar bagi perkembangan ekonomi dan sosial berbagai negara. Dalam menghadapi situasi pandemi yang mengkhawatirkan ini, pemerintah Indonesia menjalankan langkah-langkah komprehensif, di satu sisi mengambil serangkaian tindakan pencegahan dan pengendalian termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar mencegah penyebaran virus, di sisi lain mengeluarkan banyak kebijakan bantuan prorakyat dan stimulus ekonomi untuk menjaga kestabilan ekonomi sosial dan membantu para pelaku usaha dan masyarakat melewati masa sulit ini. Saya percaya bahwa di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia pasti dapat mengaji situasi wabah COVID-19 dengan benar dan memimpin rakyatnya untuk memenangi pandemi dan mengembalikan orde ekomoni sosial dalam waktu sesegera mungkin.
Q8:Bagaimana Tiongkok dan Indonesia akan menindaklanjuti kerjasamanya pasca pandemi? Secara terinci ada bidang mana saja?
Qiu Xinli:Tahun ini tahun ke-70 sejak Tiongkok dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik, di mana hubungan dan kerjasama pragmatis antara kedua negara sedang menghadapi momentum historis penting. Kedua pihak semestinya tetap menjaga rasa optimis untuk mengubah krisis menjadi sebuah kesempatan dan terus meningkatkan saling kepercayaan di bidang politik, memperdalam kerjasama pragmatis, serta secara bertahap memulihkan pertukaran dan kerjasama antara kedua negara sesuai dengan perkembangan situasi COVID-19. Di bidang pertukaran politik, pimpinan kedua negara akan terus menjaga kontak mengenai hubungan bilateral dan masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama melalui pembicaraan telepon dan saling kirim surat. Kedua pihak juga akan mengintensifkan komunikasi antar instansi secara virtual dan mengadakan diskusi untuk mengembalikan kunjungan timbal balik yang telah direncanakan setelah pandemi telah diatasi. Dalam hal peringatan 70 tahun hubungan diplomatik, kedua pihak akan mendiskusikan untuk menyelenggarakan berbagai acara antara lain Seminar Peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik RRT-RI dan Short Film Competition Cerita Tiongkok-Indonesia pada Era Baru dengan tujuan menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan hubungan antara kedua negara. Di bidang kerjasama pragmatis, pihak Tiongkok bersedia bekerjasama dengan pihak Indonesia untuk menindaklanjuti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Koridor Ekonomi Komprehensif dan sebagainya. Tiongkok mendukung penambahan jumlah penerbangan kargo maupun charter flight guna menjamin kelancaran perdagangan antara kedua negara. Expo Impor Internasional Tiongkok ke-3 akan diadakan pada bulan November. Pihak Indonesia telah konfirmasi kehadirannya. Pihak Tiongkok juga bersedia mengundang Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai pameran ekonomi dan perdagangan termasuk China-ASEAN Exposition, Canton Fair, China International Fair for Investment & Trade dengan harapan agar pihak Indonesia dapat mengoptimalkan acara-acara tersebut untuk memperluas ekspornya ke Tiongkok. Dalam hal kerjasama multilateral, pihak Tiongkok sangat mementingkan peranan penting Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan G20. Kami bersedia terus menjaga komunikasi dan koordinasi intensif dalam urusan global maupun regional, serta memperdalam sinergi dalam berbagai mekanisme multilateral termasuk PBB, G20 dan WHO agar menyumbangkan kontribusi semestinya kepada kedua negara sekaligus seluruh komunitas internasional untuk memenangi COVID-19 dan memulihkan kembali perkembangan ekonomi dan sosial.
Q9: Xinhua News Agency bertanya apakah kedua negara dapat melanjutkan penerbangan langsung dalam waktu dekat.
Qiu Xinli: Selama epidemi COVID-19, untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan barang terutama persediaan pencegahan epidemi. penerbangan charter kargo dan kargo sementara kedua negara telah beroperasi dan bermanfaat mendukung kerjasama kedua negara dalam penanggulangan epidemi COVID-19. Kedua pihak juga saling mendukung untuk mengembalikan warga negaranya yang berada di negara satu sama lainnya dengan penerbangan charter. Saat ini, epidemi COVID-19 masih terus merambat. Kedua negara akan terus melakukan konsultasi tentang pemulihan penerbangan penumpang langsung pada waktu tepat, agar menciptakan syarat bagi pengembangan ekonomi dan sosial serta kerjasama pragmatis bilateral kedua negara.
Q10：Pertanyaan dari Tempo.com bahwa bagaimana tanggapan Tiongkok terhadap negara tertentu yang mengakhiri hubungan dengan WHO, serta apakah Pandemi COVID-19 akan menimbulkan pecah belah WHO.
Qiu Xinli: WHO adalah badan khusus PBB yang terdiri atas 194 negara berdaulat dan bertindak sebagai koordinator dengan peranan penting dalam urusan kesehatan umum internasional. Sejak merebaknya pandemi, WHO di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk kerjasama internasional dalam perang melawan pandemi. Saat ini komunitas Internasional masih berada dalam tahap kritis untuk memerangi pandemi. Mendukung WHO berarti mendukung kerjasama Internasional, dan mendukung penyelamatan nyawa manusia.
Hal terpenting yang dapat kita pelajari dari COVID-19 adalah umat manusia adalah komunitas senasib sepenanggungan. Komunitas internasional seyogianya memperkuat kepercayaan, menanggapi pandemi dengan solidaritas dan kerjasama, baru dapat memenangi pertempuran manusia melawan penyakit menular ini. Tiongkok bersedia terus memegang visi pembangunan komunitas senasib sepenanggungan, bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendukung peranan kepemimpinan WHO dalam perang melawan pandemi, meningkatkan dukungan politik dan pedanaan kepada WHO, serta mempromosikan persatuan dan kerjasama komunitas internasional untuk mengatasi pandemi.
Q11: Pertanyaan dari Bisnis Indonesia, Medcom.id, Tempo.com, bagaimana tanggapan Tiongkok atas Majelis Kesehatan Dunia ke-73 menyepakati resolusi yang diajukan oleh Uni Eropa untuk menanggapi COVID-19. Apakah Tiongkok telah mengubah pendirian pada apa yang disebut “independent international inquiry”tentang asal-usul virus. Bagaimana komentar Tiongkok mengenai isu evaluasi atas pekerjaan WHO.
Qiu Xinli: Pada 19 Mei, Majelis Kesehatan Dunia ke-73 melalui konsensus menyepakati resolusi terkait tanggapan COVID-19. Resolusi tersebut secara tegas menegaskan dan mendukung peran kepemimpinan WHO, menyerukan negara-negara anggota menghindari diskriminasi dan stigmatisasi, memberantas informasi palsu dan salah, memperkuat kerjasama dalam penelitian diagnostik, terapi, obat-obatan, vaksin dan sumber virus zoonosis, dan mengevaluasi pekerjaan WHO pada saat yang tepat. Semua ini sejalan dengan posisi Tiongkok dan memenuhi aspirasi bersama dari mayoritas masyarakat internasional. Dalam hal ini, Tiongkok, bersama dengan lebih dari 140 negara lainnya, bergabung dalam konsensus menjadi co-sponsor dari rancangan resolusi yang disebutkan di atas dan Tiongkok berharap resolusi yang diadopsi oleh Majelis Kesehatan Dunia ini akan ditindaklanjuti secara komprehensif dan akurat.
Dalam melacak asal-usul virus, resolusi tersebut dengan ketat membatasi ruang lingkup penelitian hingga identifikasi sumber virus zoonosis, perantara virus dan rute penyebaran dengan tujuan meningkatkan kesiapan komunitas internasional di masa depan. Memang dalam proses konsultasi ada beberapa negara mengusulkan untuk memprioritaskan pelacakan asal-usul virus, tetapi mayoritas negara meyakini tugas yang paling mendesak adalah pencegahan dan pengendalian pandemi. Mereka tidak setuju untuk menjadikan pelacakan asal-usul virus sebagai prioritas dan menolak kata-kata tersebut dalam resolusi. Ini telah membuktikan bahwa politisasi asal-usul virus tidak mendapat dukungan.
Sehubungan dengan evaluasi respon WHO terhadap pandemi, resolusi memutuskan bahwa evaluasi harus dilakukan setelah konsultasi Direktur Jenderal WHO dengan negara-negara anggota, untuk meninjau pengalaman yang diperoleh dan mengajukan rekomendasi untuk pekerjaan di masa depan. WHO sebelumnya pernah memberikan evaluasi pada tanggapannya terhadap flu H1N1 dan Ebola. Ini sebenarnya adalah sebuah praktik terbiasa bagi WHO setelah epidemi besar. Resolusi meminta bahwa proses evaluasi harus berjalan secara bertahap, tidak berpihak, independen dan komprenhensif. Empat kata ini, bertahap, tidak berpihak, independen dan komprehensif sangat penting karena telah menunjukkan bahwa evaluasi tidak boleh dimonopoli oleh segelintir negara. Ini sama sekali berbeda dengan apa yang disebut “Independent International Inquiry” yang sebelumnya diusulkan oleh Australia.
Q12:Pertanyaan dari Kumparan mengenai komentar pihak Tiongkok terhadap media barat tertentu yang menggoreng isu puasa kelompok eknis Uighur yang beragama Islam di Xinjiang Tiongkok.
Qiu Xinli: Menggoreng isu Xinjiang selama titik waktu seperti Ramadhan selalu menjadi trik tipu yang sering digunakan oleh beberapa media barat anti-Tiongkok. Berita terkait benar-benar bermaksud menyesatkan opini publik dan membelokkan fakta.
Konstitusi Tiongkok menetapkan bahwa warga negara memiliki kebebasan beragama. Pemerintah Tiongkok menghormati dan melindungi kebebasan beragama dari semua kelompok etnis sesuai dengan hukum. Agama Islam telah diwariskan dan dikembangkan secara sehat di Xinjiang. Xinjiang sekarang memiliki lebih dari 20 ribu masjid, sekitar 29 ribu personel ulama, 103 asosiasi Islam dari semua tingkatan, dan 10 perguruan tinggi yang mendidik personel ulama Islam. Hak berziarah Muslim Tiongkok telah terjamin secara penuh. Pemerintah Tiongkok setiap tahun mengatur penerbangan charter bagi umat Islam yang berziarah ke Mekkah, memberikan bantuan perawatan medis dan penerjemahan, menyediakan layanan dan jaminan baik bagi rombongan umrah agar memastikan keamanan dan ketertiban kegiatan berziarah. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa kebebasan beragama telah dilaksanakan di Xinjiang dengan sepenuhnya. Hak Muslim atas kebebasan beragama telah dilindungi sesuai dengan hukum, kebutuhan agama normalnya telah dipenuhi secara efektif.
Q13:Pertanyaan dari Tempo.com mengenai kebijakan dan pendirian Tiongkok dalam isu Laut Tiongkok Selatan.
Qiu Xinli: Tiongkok adalah kekuatan penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok adalah pendukung setia terhadap tujuan dan prinsip Piagam PBB, berkomitmen untuk mempertahankan dan mempromosikan aturan hukum internasional dan selalu menghormati dan bertindak sesuai dengan hukum internasional.
Sementara dengan tegas membela kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritimnya di Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok menganut “dual track approach”, yaitu menyelesaikan perselisihan kedaulatan wilayah melalui negosiasi dan konsultasi dengan negara terkait atas dasar menghormati sejarah dan mengikuti hukum Internasional, bersama dengan negara ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok menentang keterlibatan kekuatan ekstrateritorial, berkomitmen untuk menjadikan Laut Tiongkok Selatan sebagai lautan kedamaian, kerjasama, dan persahabatan.
Q14:China News Service bertanya, apa dampaknya dari Keputusan Kongres Rakyat Nasional Tiongkok tentang Pembangunan dan Penyempurnaan Sistem Hukum dan Mekanisme Penegakan Daerah Administratif Khusus Hongkong untuk Menjaga Keamanan Nasional terhadap hubungan Tiongkok dan Indonesia?
Qiu Xinli: Pada tanggal 28 Mei, Kongres Rakyat Nasional Tiongkok dengan suara mayoritas mutlak mengesahkan Keputusan tentang Pembangunan dan Penyempurnaan Sistem Hukum dan Mekanisme Penegakan Daerah Administratif Khusus Hongkong untuk Menjaga Keamanan Nasional. Hongkong adalah daerah administratif khusus Tiongkok, dan juga merupakan wilayah administratif lokal di bawah Pemerintah pusat Republik Rakyat Tiongkok. Penetapan dan penyempurnaan sistem hukum dan mekanisme penegakan Hong Kong SAR dari tingkat nasional bertujuan untuk melindungi kedaulatan, keamanan dan pembangunan nasional Tiongkok, menjaga kemakmuran dan stabilitas jangka panjang Hongkong, menjamin prinsip “satu negara, dua sistem” dan “orang Hong Kong mengelola Hong Kong”, serta memastikan kebijakan otonomi tinggi yang telah ditetapkan dapat berjalan ke arah yang benar.
Legislasi keamanan nasional Hong Kong SAR terkait hanya menargetkan perilaku memecah belah negara, menyubversikan kekuatan negara, mengorganisir dan melaksanakan kegiatan teroris, serta campur tangan kekuatan asing dalam urusan Hong Kong. Hak-hak dan kebebasan sah yang dinikmati oleh penduduk Hong Kong tidak hanya tidak akan terpengaruh, tetapi juga akan dilaksanakan secara lebih baik di lingkungan aman. Hong Kong adalah pusat ekonomi, keuangan dan perdagangan seluruh dunia dan memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan erat dengan Indonesia. Lebih dari 100 ribu warga negara Indonesia tinggal dan bekerja di Hong Kong. Legislasi relevan akan memperkuat fondasi kemakmuran Hong Kong menjadi lebih solid. Keselamatan dan hak-hak sah investasi asing dan personel di Hong Kong, termasuk Indonesia, akan mendapat perlindungan lebih kuat.
