Home Info Kedubes Hubungan Bilateral Visa dan Urusan Konsul Budaya, Pendidikan & IPTEK Info Ekonomi & Perdagangan Pers & Media Berita Terkini Aktivitas Kedubes
 
Home > Flash News
Perang Dagang Tak Selesaikan Sengketa Dagang
Artikel Duta Besar Xiao Qian
2018/07/20

Pada tanggal 19 Juli, Artikel Duta Besar Xiao Qian berjudul Perang Dagang Tak Selesaikan Sengketa Dagang memuat pada Harian Kompas. Dalam artikelnya, Dubes Xiao mengkritik perilaku Amerika Serikat yang mengganggu kesehatan pertumbuhan ekonomi global, menekankan pemerintah Tiongkok akan terus melaksanakan reformasi dan keterbukaan, menyerukan masyarakat sedunia mempertahankan prinsip perdagangan bebas dan sistem perdagangan multilateral bersama-sama. Berikut teks lengkap:

Perang Dagang Tak Selesaikan Sengketa Dagang

Pada tanggal 6 Juli, Amerika Serikat meluncurkan "perang dagang" terlebih dahulu dengan memberlakukan tarif hingga 25% atas produk impor dari Tiongkok senilai 34 miliar dolar AS secara resmi, dan mengumumkan juga daftar produk impor senilai 16 miliar USD yang akan dinaikkan tarif. Menghadapi provokasi Amerika Serikat, permerintah Tiongkok terpaksa mengambil tindakan balasan yang diperlukan. Pada tanggal 10 Juli, Amerika Serikat mengeskalasi situasi lagi dengan menerbitkan daftar produk Tiongkok senilai 200 miliar USD yang disarankan dikenakan kenaikan tarif impor 10% untuk mendengarkan opini publik. Isu perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat menarik perhatian dari seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sebagai Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, saya ingin berbagi posisi dan pandangan pihak Tiongkok sebagai berikut:

Pertama, peluncuran "perang dagang" Amerika Serikat terhadap Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional, bahkan akan membahayakan ekonomi dunia. Amerika Serikat secara terang-terangan melanggar prinsip WTO, yakni perlakuan yang sama untuk semua anggota (Most-Favoured-Nations Treatment) dan kewajiban pengikatan tarif (Tariff Binding). Kebijakan Amerika Serikat itu adalah unilateralisme, proteksionisme perdagangan dan hegemonisme perdagangan yang tipikal. Walaupun mereka meminta opini publik di dalam negerinya tentang investigasi 301 terhadap Tiongkok, yang menentang sebanyak 91%. Pihak Amerika Serikat tidak hanya melakukan investigasi 301 terhadap Tiongkok, tetapi juga melakukan investigasi 232 terhadap para ekonom utama lain atas nama keamanan nasional, sehingga meluncurkan "perang dagang" berskala terbesar dalam sejarah ekonomi manusia. Tindakan Amerika Serikat tersebut pasti akan memburukkan lingkungan ekonomi dan perdagangan dunia, merusakkan rantai industri dan nilai global, sehingga menghambat pemulihan ekonomi dunia, menimbulkan gejolak pasar dunia, dan merugikan kepentingan konsumen biasa manca negara. Akhirnya, kepentingan Amerika Serikat sendiri juga akan dirugikan.

Kedua, dalih yang digunakan pihak Amerika Serikat untuk meluncurkan "perang dagang" terhadap Tiongkok tidak berdasar. Mengenai isu defisit neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok, pihak Tiongkok tidak pernah dengan sengaja memacu surplus neraca perdagangan luar negerinya. Banyak faktor ikut mengakibatkan defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok, di antaranya yang paling utama adalah tingkat tabungan Amerika Serikat yang terlalu rendah dan peranan dolar AS sebagai mata uang cadangan internasional serta perbedaan kedua negara dalam daya saing industri dan pembagian kerja internasional. Berdasarkan statistik, lebih dari separuh ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat disumbangkan oleh perusahaan asing. Selain itu, kebijakan membatasi ekspor produk berteknologi tinggi kepada Tiongkok yang telah lama diberlakukan oleh pihak AS jugalah salah satu penyebab defisit perdagangan.

Pemerintah Tiongkok telah sejak lama berusaha menyempurnakan sistem legal guna melindungi hak kekayaan intelektual (HKI). Pada tahun 2017, Tiongkok mengeluarkan 28,6 miliar dolar AS untuk membayar royalti HKI, yang meningkat 15 kali lipat dibandingkan tahun 2001. Tudingan tentang apa yang disebut “mencuri HKI” tidak berfakta. Pemerintah Tiongkok tak pernah menyampaikan permintaan yang disebut “transfer teknologi paksa” kepada perusahaan asing. Kerjasama teknologi antara perusahaan Tiongkok dengan mitra asingnya tak lain hanya perilaku kontrak berdasarkan prinsip sukarela. Hak-hak dan kepentingan legal perusahaan asing yang berinvestasi dan beroperasi di Tiongkok selalu dilindungi oleh hukum. Kebijakan industri seperti “Made in China 2025” dan lain-lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah Tiongkok sesuai dengan kebiasaan umum yang berlaku di seluruh dunia dan terbuka terhadap perusahaan asing. Hal ini lebih adil ketimbang kebijakan tunjangan yang dilaksanakan oleh Amerika Serika di sektor pertanian dan manufaktor.

Ketiga, Tiongkok tidak mau melakukan "perang dagang" dengan AS, namun terpaksa mengambil langkah-langkah untuk membela kepentingan nasional dan mempertahankan prinsip perdagangan bebas dan sistem perdagangan multilateral. Pihak Tiongkok sangat memandang penting perselisihan perdagangan antara kedua pihak dan selalu mendorong penyelesaiannya melalui dialog dan koordinasi dengan kesungguhan hati dan kesabaran semaksimalnya. Dari Feburari sampai Juni tahun ini saja, pihak Tiongkok telah empat kali mengadakan konsultasi ekonomi tingkat tinggi dengan pihak AS, dan mendorong dikeluarkannya pernyataan bersama pada tanggal 19 Mei, di mana kedua pihak mencapai kesepakatan penting yakni meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan serta tidak melakukan "perang dagang". Namun lantaran kebutuhan politik domestik, Amerika Serikat mengingkari janjinya, meninggalkan konsensus bilateral dan bersikeras meluncurkan “perang dagang” terhadap Tiongkok. Menghadapi situasi darurat yang dimunculkan oleh perilaku sepihak Amerika Serikat, pihak Tiongkok terpaksa mengambil tindakan balasan dengan melaporkan tindakan unilateralis Amerika Serikat melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO.

Keempat, Pihak Tiongkok akan terus melaksanakan reformasi dan keterbukaan, secara tegas membela prinsip perdagangan bebas dan sistem perdagangan multilateral. Tahun ini menandai peringatan 40 tahun diberlakukannya kebijakan reformasi dan keterbukaan Tiongkok. Keberhasilan ekonomi Tiongkok selama 40 tahun ini adalah akibat kebijakan reformasi dan keterbukaan. Apalagi, pertumbuhan ekonomi berkualitas tinggi pada masa mendatang juga bergantung pada reformasi dan keterbukaan. Seperti yang dikatakan Presiden Xi Jinping dalam pidatonya pada upacara pembukaan Forum Bo’ao untuk Asia, ”Pintu Tiongkok tidak akan tertutup melainkan akan terbuka lebih lebar.” Pemerintah Tiongkok akan dengan teguh memegang pedoman bahwa pasar memainkan peran menentukan dalam alokasi sumber daya, terus mendorong keterbukaan terhadap negara asing, melindungi HKI, menciptakan iklim investasi yang kondusif, lebih lanjut memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia.

Pihak Tiongkok selalu berpandangan bahwa unilateralisme dan proteksionisme tidak akan menyelesaikan masalah perdagangan melainkan mendatangkan masalah baru. Globalisasi adalah tren era yang tak dapat dibendung, seluruh negara harus bergandengan tangan untuk memperbesar kue ekonomi Internasional melalui kerjasama dan membagi kue ini dengan musyawarah bersahabat. Belakangan ini Tiongkok telah terus menurunkan tarif impor untuk obat-obatan, mobil dan sebagian produk sehari-harian, dan akan menyelenggarakan China International Import Expo untuk pertama kali di Shanghai pada November tahun ini untuk lebih lanjut memperluas impor. Pihak Tiongkok bersedia bersama dengan komunitas Internasional untuk mendukung globalisasi ekonomi dengan tindakan konkret, untuk mempertahankan sistem perdagangan multilateral, mendorong tatanan perdagangan internasional kembali ke jalur baik sedini mungkin.

Suggest to a friend
  Print